Jelaskan Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah

jelaskan hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah

Pada artikel kali ini, kita akan jelaskan hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Sebelum kita jelaskan hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah, kita kenali terlebih dahulu apa itu hubungan struktural dan hubungan fungsional.

Hubungan fungsional adalah hubungan yang didasarkan pada fungsi masing-masing pemerintahan yang saling mempengaruhi dan saling bergantung antara yang satu dengan yang lain. Hubungan struktural adalah hubungan yang didasarkan pada tingkat jenjang dalam pemerintahan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana hubungan struktural antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah?

Hubungan Struktural

Hubungan struktural adalah

Tadi, sudah kita jelaskan hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah secara singkat. Nah, bagaimana hubungan struktural antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah? Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, hubungan struktural adalah hubungan yang didasarkan pada tingkat jenjang dalam pemerintahan. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menganut asas desentralisasi. Desentralisasi berasal dari Bahasa Belanda, di mana “de” berarti lepas, dan “centerum” berarti pusat. Dengan ini, dapat kita uraikan bahwa desentralisasi adalah segala urusan, tugas, dan wewenang pemerintahan yang diserahkan seluas-luasnya kepada pemerintahan daerah. Hubungan struktural antara pemerintah pusat dan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000. Berdasarkan undang-undang tersebut, daerah memiliki kesempatan untuk membentuk lembaga-lembaga sesuai dengan kebutuhan daerahnya.

Hubungan struktural antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan pada tingkat jenjang dalam pemerintahan. Pemerintah pusat adalah penyelenggara urusan pemerintahan di tingkat nasional, sedangkan pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan di tingkat daerah, sesuai dengan daerahnya masing-masing. Pemerintah daerah bekerja sama dengan Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam sistem dan prinsip NKRI.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan dapat dibagi menjadi tiga jenis urusan, yaitu urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah. Terakhir, urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Contoh Hubungan Struktural Pemerintah Pusat dan Daerah

Contoh Hubungan Struktural Pemerintah Pusat dan Daerah

Selanjutnya, kita akan jelaskan contoh hubungan struktural pemerintah pusat dan daerah. Contoh hubungan struktural ini akan dijelaskan berdasrkan bentuk hubungan struktural antara pemerintah pusat dan daerah. Ada empat bentuk hubungan struktural antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, yaitu sentralisasi, desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Berikut adalah penjelasan untuk masing-masing bentuk hubungan struktural tersebut.

  1. Sentralisasi

Sentralisasi merupakan pengaturan kewenangan dari pemerintah daerah pada pemerintah pusat untuk mengatasi urusan rumah tangganya sendiri dengan tetap berasaskan prakarsa dan aspirasi dari rakyat dalam bingkai NKRI.

Sentralisasi merupakan asas yang sering dipakau pada masa lalu. Pada saat itu, pemerintah pusat memiliki kewenangan dan kekuasaan penuh dalam pengelolaan sumber daya alam dan manusia di negara ini. Akan tetapi, hal ini mengakibatkan pembangunan yang kurang merata, sehingga menyebabkan kesenjangan pembangunan di antara daerah yang satu dengan yang lainnya.

Asas sentralisasi ini masih digunakan dalam bidang pertahanan dan keamanan, penentuan kebijakan ekonom negara, dan lain-lain. Contohnya adalah seperti Tentara Nasional indonesia (TNI) mengamankan NKRI dari 3 titik pusat, yaitu darat, udara, dan laut. Contoh lainnya adalah Bank Indonesia menjadi pusat dari semua pengaturan kebijakan moneter dan fiskal.

  • Desentralisasi

Desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan dan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan daerahnya sendiri. Desentralisasi dapat mengatur pembangunan daerah lebih baik karena ada lembaga yang fokus terhadap urusan daerah tersebut. Asas desentralisasi mulai digunakan dalam otonomi daerah ketika masa sistem pemerintahan orde baru berakhir saat era demokrasi reformasi. Semenjak itu, pemerintah daerah memiliki kebebasan yang lebih dalam mengembangkan daerahnya sendiri, dan dapat menjamin pembangunan dari daerah tersebut, seperti yang tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2004.

Contoh dari desentralisasi adalah kewenangan daerah untuk merancang peraturan perundang-undangan di daerahnya sendiri. Dengan ini, hubungan struktural antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat memberikan pengaruh positif bagi kemajuan pembangunan di daerah, yang akan juga memberi pengaruh ke pembangunan negara secara keseluruhan.

  • Dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi merupakan asas di mana pemerintah pusat mendelegasikan atau mewakilkan kewenangan dan kekuasaan yang dimilikinya kepada pemerintah daerah. Pendelegasian ini hanya terbatas pada sektor administrasi saja. Contoh dari penerapan asas dekonsentrasi ini adalah kantor pajak di setiap daerah. Kantor pajak memiliki dua tugas, yaitu menarik pajak untuk negara dan untuk retribusi bagi daerah. Hubungan struktural ini dapat mempermudah tugas pemerintah pusat sekaligus meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan negara.

  • Tugas Pembantuan

Tugas pembantuan atau mebedewind merupakan hubungan di mana pemerintah daerah membantu pemerintah pusat dalam rangka menjalankan pemerintahan dalam negara. Pemerintah daerah harus melaksanakan tugas pembantuan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh dari tugas pembantuan adalah di dalam bidang perdagangan, yaitu pembangunan pasar sebagai bentuk kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana distribusi oleh pemerintah daerah.

Hubungan Fungsional beserta Contohnya

Hubungan Fungsional beserta Contohnya

Tadi, kita sudah jelaskan hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Sekarang, kita akan fokus pada hubungan fungsionalnya. Sama seperti pada hubungan struktural, hubungan fungsional antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga berdasarkan asas desentralisasi. Pada dasarnya, pemerintah pusat dan daerah memiliki hubungan tanggung jawab yang saling melengkapi satu sama lain, berdasarkan pada visi, misi, tujuan, dan fungsinya masing-masing. Visi dan misi pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah melindungi dan memberikan ruang kebebasan kepada daerah untuk mengolah dan mengurus rumah tangga sendiri berdasarkan kondisi dan kemampuan daerahnya. Tujuan dari hubungan fungsional ini adalah untuk melayani masyarakat secara adil dan merata dalam berbagai aspek kehidupan. Hubungan fungsional ini diatur dalam undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

Ada empat fungsi pemerintahan daerah dalam pembangunan yang menunjukkan hubungan fungsional antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Keempat fungsi tersebut tercantung dalam UU No. 23 Tahun 2014 yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Berikut adalah empat fungsi pemerintah daerah.

  • Pemerintahan Absolut

Pemerintahan absolut berarti pemerintah pusat memiliki wewenang yang absolut atau mutlak dan tidak dapat ditawar lagi. Fungsi ini merupakan perwujudan dari hubungan struktural pemerintah pusat dan daerah, yaitu sentralisasi. Meskipun begitu, pemerintah pusat masih dapat menyerahkan kekuasaan ini kepada pemerintah daerah. Contoh dari fungsi ini adalah penentuan strategi pertahanan negara, strategi politik luar neger, pengaturan kebijakan fiskal dan moneter, dan lain-lain.

  • Pemerintahan Wajib

Pemerintahan wajib berarti pemerintah daerah harus menjalankan fungsi pemerintahan jika dalam urusan pemerintah tersebut terdapat sangkutan mengenai hidup dari masyarakat daerah tersebut. Fungsi pemerintahan ini merupakan wujud dari hubungan struktural antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu desentralisasi dan dekonsentrasi. Contoh dari fungsi ini adalah pelayanan dasar bagi rakyat, seperti pelaksanaan kebijakan kesehatan, pekerjaan umum, lingkungan hidup, dan lain-lain.

  • Pemerintahan Pilihan

Pemerintahan pilihan berarti fungsi di mana pemerintah memiliki kewenangan dalam mengatur segala hal yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, sesuai dengan keadaan dan potensi dari daerah yang berkaitan. Fungsi ini merupakan wujud dari desentralisasi. Contoh penerapan fungsi ini adalah pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, energi, sumber daya mineral, dan lain-lain.

  • Pemerintahan Umum

Yang dimaksud dengan pemerintahan umum adalah segala hal yang umumnya dilakukan oleh para kepala pemerintahan, seperti presiden. Untuk di daerah, fungsi ini dilakukan oleh kepala daerah. Contoh dari fungsi ini adalah mengatasi konflik sosial yang terjadi di tengan masyarakat, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi permasalahan nasional sesuai dengan peraturan undang-undang. Melakukan upaya persatuan Indonesia, dan lain-lain.

Dengan ini, kita sudah jelaskan hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.