Keanggotaan Badan Keuangan Negara Dipilih Oleh Apa?

Keanggotaan Badan Keuangan Negara Dipilih Oleh

Keanggotaan Badan Keuangan Negara dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sesuai pasal 27 F Undang-undang dasar 1945 “Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden”. Sedangkan aturan lebih lanjut tentang Badan Pertimbangan Keuangan diatur di dalam undang-undang nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pertimbangan Keuangan.

BPK memiliki sembilan anggota, anggotanya secara resmi ditetapkan dengan keputusan presiden. BPK terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan tujuh anggota. Anggota BPK dapat menjabat selama lima tahun, setelah itu memenuhi syarat untuk dipilih kembali satu kali masa jabatan. BPK  akan menyampaikan akhir masa jabatan anggota BPK kepada DPR dan tembusan kepada Presiden paling lambat enam bulan sebelum  masa jabatan anggota tersebut berakhir.

Siapa yang Memilih Keanggotaan Badan Pertimbangan Keuangan?

Siapa yang Memilih BPK?

Keanggotaan Badan Keuangan Negara Dipilih Oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Proses pemilihan Calon Anggota BPK RI oleh Komisi XI DPR RI ini dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, Siapa Yang Memilih BPK anggota BPK dipilih oleh DPR RI dengan memperhatikan pertimbangan DPD RI.

Apa Itu Keanggotaan Badan Pertimbangan Keuangan dan Tugasnya?

Apa Itu BPK dan Tugasnya?

Berikut adalah penjelasan tentang Apa Itu BPK dan Tugasnya?. Badan Pemeriksa Keuangan atau singkatannya adalah BPK adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Keanggotaan Badan Keuangan Negara Dipilih Oleh DPR, PBK masuk dalam kategori lembaga yang mandiri dan bebas, pernyataan ini tercantum dalam UUD 1945. Tugas dan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan disebutkan dalam UU Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2006 secara terpisah, yaitu pada BAB III bagian kesatu dan kedua. BPK memiliki tugas menurut UU tersebut masuk dalam bagian kesatu, isinya antara lain adalah sebagai berikut :

  • Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang dilakukan oleh BPK terbatas pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Lembaga Negara lainnya, BUMN, Badan Layanan Umum, BUMD, dan semua lembaga lainnya yang mengelola keuangan negara.
  • Pelaksanaan pemeriksaan BPK tersebut dilakukan atas dasar undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
  • Pemeriksaan yang dilakukan BPK mencakup pemeriksaan kinerja, keuangan, dan pemeriksaan dengan adanya maksud tertentu.
  • Hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK harus dibahas sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara yang berlaku.
  • Hasil pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diserahkan kepada DPD, DPR, dan DPRD. Dan juga menyerahkan hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota.
  • Jika terbukti adanya tindakan pidana, maka BPK wajib melapor pada instansi yang berwenang paling lambat 1 bulan sejak diketahui adanya tindakan pidana tersebut.

Tugas dan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan

Tugas dan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 BAB III bagian kedua diantaranya adalah sebagai berikut.

  • Dalam menjalankan tugasnya, BPK memiliki wewenang untuk menentukan objek pemeriksaan, merencanakan serta melaksanakan pemeriksaan. Penentuan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun maupun menyajikan laporan juga menjadi wewenang dari BPK tersebut.
  • Semua data, informasi, berkas dan semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara hanya bersifat sebagai alat untuk bahan pemeriksaan.
  • BPK juga berwenang dalam memberikan pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, dan semua lembaga keuangan negara lain yang diperlukan untuk menunjang sifat pekerjaan BPK.
  • BPK berwenang memberi nasihat/pendapat berkaitan dengan pertimbangan penyelesaian masalah kerugian negara.

Hal Apa Saja yang Bisa Diperiksa Oleh Keanggotaan Badan Pertimbangan Keuangan?

Hal Apa Saja yang Bisa Diperiksa Oleh BPK?

Keanggotaan Badan Keuangan Negara Dipilih Oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Hal Apa Saja Yang Bisa Diperiksa Oleh BPK, Pemeriksaan BPK sendiri meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan untuk tujuan tertentu sesuai dengan standar pemeriksaan  negara yang hasilnya diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD untuk ditindaklanjuti sesuai  kewenangannya masing-masing. BPK memiliki beberapa hak istimewa yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam menjalankan misi pengelolaan keuangannya. Hak dan kewajiban BPK adalah sebagai berikut :

  • Hak untuk meminta informasi dokumen

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPK, BPK berhak meminta informasi tentang catatan keuangan kepada perorangan, lembaga atau organisasi. Dokumen harus asli dan tidak dipalsukan, ini karena nanti akan dicek di dalam pengelolaan dan laporan keuangan negara. BPK dapat mengenakan sanksi atau denda kepada pemangku kepentingan jika terbukti bahwa badan atau individu memberikan informasi palsu dalam dokumen.

  • Hak informasi yang diperlukan

BPK berhak, berdasarkan hukum yang berlaku, untuk meminta informasi penting dari individu, lembaga negara, atau organisasi swasta sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jika ini tidak memungkinkan, wewenang pengacara untuk memberikan informasi yang diperlukan harus tersedia. Nantinya, BPK akan mendapatkan semua informasi dan membuat laporan untuk kepentingan negara.

  • Hak Standar

Hak standar yang dimaksud adalah untuk menciptakan kode etik bagi anggota BPK dalam menjalankan tugasnya. Kode Etik dirancang untuk memungkinkan anggotanya menegakkan aturan yang berlaku untuk hukum tanpa campur tangan pihak ketiga. Anggota BPK yang melanggar Kode Etik yang telah ditetapkan dikenakan sanksi yang sesuai. Jika dia melakukan pelanggaran yang sangat serius, posisinya akan dicabut dan dihapus jabatannya.

  • Penetapan kerugian negara

BPK juga berhak menetapkan kerugian negara sebagai lembaga yang menyelidiki, mengelola, dan mengatur keuangan pemerintah. Laporan kerugian negara ini bertujuan agar negara dapat meminimalkan pengeluaran dan utang agar bisa membangun pemerintahan yang lebih baik. Namun, perlu dicatat bahwa penentuan kerugian negara bisa memakan waktu  lama.  BPK mewajibkan data asli yang dilaporkan oleh lembaga atau instansi  yang beroperasi di bawah pemerintah untuk menghitung dan mengelola rasio pendapatan terhadap pengeluaran. BPK juga  menghitung besarnya kerugian yang ditimbulkan ketika membelanjakan sejumlah uang tertentu untuk suatu masalah yang sangat penting dan mendesak. Kerugian negara juga dapat diakibatkan oleh kasus korupsi dimana dampak korupsi terhadap negara sangat buruk.

  • Perencanaan Keuangan

Hak dan kewajiban BPK selanjutnya adalah melaksanakan rencana keuangan negara. Perencanaan keuangan pemerintah sangat penting. Di dalam negara sebisa mungkin  meminimalisir pengeluaran yang tidak menguntungkan bagi pemerintah. Selain proses meminimalkan biaya, dana yang ada dapat digunakan semaksimal mungkin untuk mendukung pemerintah dan meningkatkan sektor ekonomi.  BPK berhak melakukan perencanaan keuangan itu sendiri. Mereka menghasilkan laporan keuangan mulai dari biaya  pembangunan hingga kebutuhan pemerintah lain. Dalam hal ini, BPK menjaga pengeluaran pemerintah serendah mungkin agar  tidak menaikkan tingkat kerugian atau pengeluaran pemerintah di kemudian hari.

Oleh karena itu, secara singkat pengertian BPK  adalah lembaga  yang bersifat bebas dan mandiri yang tugas pokoknya menyelenggarakan proses pengelolaan, pemeriksaan, dan tanggung jawab penuh atas keuangan negara.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.