Kebijakan Otonomi Daerah Dilatarbelakangi oleh Siapa?

Kebijakan Otonomi Daerah Dilatarbelakangi oleh

Sebelum membahas mengenai kebijakan otonomi daerah dilatarbelakangi oleh apa alangkah lebih baik kita harus mengetahui terlebih dahulu sistem pemerintahan apa yang ada digunakan indonesia dalam menjalankan pemerintahannya. Indonesia dalam dalam menyelenggarakan pemerintahannya, menganut sistem pemerintahan desentralisasi. Desentralisasi merupakan pemberian atau pelimpahan wewenang penyelenggaraan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar dapat mengatur kegiatan di daerah berdasarkan asas otonomi daerah.

Desentralisasi dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pada setiap kebijakan tentu saja memuat latar belakang di dalamnya. Lalu, kebijakan otonomi daerah dilatarbelakangi oleh apa saja?  Kebijakan  Otonomi dilatarbelakangi oleh proses pelimpahan atau pemindahan kekuasaan dari pusat ke pemerintah daerah. pemindahan kekuasaan tersebut bertujuan untuk daerah tersebut bisa memimpin, mengatur segala kebutuhan daerahnya tanpa ada campur tangan dari pusat atau daerah lain. Otonomi daerah memiliki latar belakang oleh 2 faktor yakni faktor internal dan eksternal, berikut merupakan penjelasan mengenai kedua faktor tersebut.

  • Faktor Internal

Latar belakang otonomi berdasarkan faktor internal yaitu karena adanya tuntutan buruknya sistem pemerintahan sentralisasi karena semua kekuasaan berasal dari pemerintah pusat, daerah tersebut tidak dapat mengatur segala urusan dan kebutuhannya sendiri.  Hal itu mengakibatkan adanya kesenjangan antara pembangunan perkotaan dengan daerah.

  • Faktor Eksternal

Latar belakang otonomi yang berasal dari faktor eksternal itu keinginan investor asing untuk menanam modal di indonesia. Walaupun tidak langsung mengarah pada pelaksanaan otonomi daerah namun membantu untuk memudahkan investor asing dalam menanamkan modalnya dan menghindari korupsi karena proses yang panjang dan tidak efisiensi jika harus oleh pemerintah pusat tentukan.

Apa Saja Kebijakan Otonomi Daerah?

Apa Saja Kebijakan Otonomi Daerah?

Kebijakan otonomi adalah segala kewenangan daerah untuk mengatur segala urusan daerah tersebut tanpa ada campur tangan dari pihak manapun termasuk pemerintah pusat. Pemerintah pusat hanya bersifat mengontrol atau mengawasi mengenai jalannya kebijakan otonomi daerah. Lalu, apa saja kebijakan otonomi daerah? Berikut merupakan beberapa kebijakan otonomi daerah.

  • Mengatur serta mengurus segala urusan dan kebutuhan daerahnya
  • Kebijakan dalam mengatur dan menetapkan UMR atau Upah Minimum Regional
  • Kebijakan mengelola APBD
  • Melakukan pemilu untuk memilih kepala daerah
  • Kebijakan dalam mengelola segala kekayaan yang daerah tersebut miliki
  • Kebijakan mengenai pajak dan retribusi daerah

Mengapa Pemerintah Mengeluarkan Kebijakan Otonomi Daerah?

Mengapa Pemerintah Mengeluarkan Kebijakan Otonomi Daerah?

Otonomi merupakan hak atau kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah untuk menjalankan dan mengatur segala urusan pemerintahan. Namun, mengapa pemerintah mengeluarkan kebijakan otonomi daerah? Pemerintah mengeluarkan kebijakan ini yakni untuk meningkatkan pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada rakyat. Sehingga pengurusan bersifat merata karena tidak terpusat pada pemerintah pusat. Selain itu juga untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelolah daerahnya karena pemerintahan indonesia yaitu dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.

Faktor Apa Saja Hambatan dalam Melaksanakan Otonomi Daerah?

Faktor Apa Saja Hambatan dalam Melaksanakan Otonomi Daerah?

Pada pelaksanaan otonomi daerah tentu saja tidak selalu berjalan lancar, pasti ada suatu faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut. Lalu, faktor apa saja hambatan dalam melaksanakan otonomi daerah? Berikut merupakan beberapa faktor penghambat pelaksanaan otonomi daerah.

  • Masih terpengaruh dengan sentralisasi

Dalam pelaksanaan otonomi daerah seringkali masih terpengaruh dengan sistem pemerintahan sebelum nya yaitu sentralisasi sehingga kreativitas masyarakat dan pemerintah daerah kurang tereksplor dengan optimal.

  • Komitmen politik

Dalam pelaksanaan kebijakan otonomi daerah masih banyak yang tidak menganggap bahwa kebijakan ini merupakan suatu amanat konstitusi.

  • Kesenjangan atau ketimpangan antar daerah

Faktor yang menghambat pelaksanaan otonomi daerah yaitu karena adanya kesenjangan atau ketimpangan antar daerah baik pembangunan infrastruktur maupun sumber daya manusia.

  • Kesenjangan sumber daya alam

Daerah yang tidak mempunyai kekayaan alam yang mumpuni akan merasa kesulitan dalam melaksanakan otonomi daerah. Karena kemungkinan daerah tersebut tidak bisa mengatur segala urusan dan kebutuhan daerahnya.

Itulah ulasan artikel mengenai kebijakan otonomi daerah dilatarbelakangi oleh, semoga bermanfaat serta menambah wawasan untuk pembaca.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.