Pembentukan Daerah Otonomi Baru ditetapkan dengan Apa Saja?

Pembentukan Daerah Otonomi Baru ditetapkan dengan

Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut ide dan nilai sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan undang-undang. Otonomi daerah dapat meningkatkan daya guna dan hasil penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah bertujuan untuk mengembangkan daerah dan isi dalam daerah tersebut. Penerapan otonomi daerah juga diharapkan untuk dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Dalam artike ini, kita akan membahas pembentukan daerah otonomi baru ditetapkan dengan undang-undang apa saja.

Bagaimana Pembentukan Daerah?

Bagaimana Pembentukan Daerah?

Nah, bagaimana pembentukan daerah? Pembentukan daerah otonomi baru ditetapkan dengan undang-undang yang berlaku. Pembentukan daerah meliputi 2 hal, yaitu Pemekaran Daerah dan Penggabungan Daerah.

Pemekaran daerah adalah pemecahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota menjadi lebih dari satu daerah. Sedangkan, penggabungan daerah adalah sebaliknya. Secara administratif, ada 2 syarat untuk pembentukan daerah, yaitu sebagai berikut.

  1. Untuk pembentukan provinsi, harus ada persetujuan dari DPRD kabupaten atau kota dan Bupati atau walikota yang wilayahnya akan direncanakan menjadi wilayah provinsi yang akan dibentuk. Pembentukan daerah otonomi juga harus mendapat persetujuan dari DPRD provinsi induk serta gubernurnya. Selain itu, harus ada rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri.
  2. Untuk pembentukan kabupaten atau kota, pembentukan wilayah baru atau pemekaran harus mendapatkan persetujuan DPRD kabupaten atau kota dan Bupati atau walikota dari kabupaten atau kota asal. Setelah itu, harus juga mendapatkan persetujuan dari wilayah provinsi, yaitu DPRD provinsi dan gubernurnya. Seperti untuk pembentukan provinsi, juga harus ada rekomendasi dari Menteri Dalam negeri.

Secara teknis, berikut adalah syarat-syarat untuk pembentukan daerah baru.

  1. Kemampuan Ekonomi
  2. Potensi Daerah
  3. Sosial Budaya
  4. Sosial Politik
  5. Kependudukan
  6. Luas Daerah
  7. Pertahanan
  8. Kemanan
  9. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat
  10. Kemampuan Keuangan
  11. Rentang Kendali

Otonomi Daerah Mulai Tahun Berapa?

Otonomi Daerah Mulai Tahun Berapa?

Selanjutnya, otonomi daerah mulai tahun berapa? Otonomi daerah dimulai dari lahirnya UU Nomor 1 tahun 1945. Dalam undang-undang ini, ada tiga jenis daerah otonom yang diakui, yaitu karesidenan, kabupaten, dan kota. Umur undang-undang ini cukup singkat, hanya sekitar tiga tahun.

Kemudian, undang-undang ini diganti dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 1948. Dalam undang-undang ini, ada dua jenis daerah otonom, yaitu otonom biasa dan daerah otonom istimewa, serta ada tiga tingkatan daerah, yaitu provinsi, kabupaten/kota besar, dan desa/kota kecil.

Lalu, ada muncul beberapa UU tentang pemerintahan daerah, yaitu UU Nomor 1 Tahun 1957, UU Nomor 18 Tahun 1965, dan UU Nomor 5 Tahun 1974. 25 tahun kemudian, lalu digantikan dengan UU Nomor 22 Tahun 1999, yang kemudian melahirkan Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah.

Lalu, sejak tahun 2000, pelaksanaan otonomi daerah mulai terealisasi secara bertahap. Sekarang, undang-undang yang digunakan adalah UU Nomor 23 Tahun 2014, yang dilakukan beberapa kali perubahan, yaitu UU Nomor 2 Tahun 2015, UU Nomor 9 Tahun 2015, dan UU Nomor 11 Tahun 2020. Pembentukan Daerah Otonomi Baru ditetapkan dengan undang-undang ini.

Apa Saja yang diatur Dalam Otonomi Daerah?

Apa Saja yang diatur Dalam Otonomi Daerah?

Nah, apa saja yang diatur dalam otonomi daerah? Pembentukan Daerah Otonomi Baru ditetapkan dengan undang-undang yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 22, ada beberapa aturan yang mengatur tentang hak daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Beberapa dari hak tersebut adalah sebagai berikut.

  1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
  2. Memilih pimpinan daerah
  3. Mengelola kekayaan daerah
  4. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah
  5. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah
  6. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah
  7. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.