Pemerintah Daerah berwenang membuat Kebijakan Daerah dengan Syarat Harus Bagaimana?

Pemerintah Daerah berwenang membuat Kebijakan Daerah dengan Syarat Harus

Pemerintah daerah, yang merupakan salah satu alat dalam sistem pemerintahan, merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara di mana negara Indonesia merupakan negara yang wilayahnya terbagi atas daerah kabupaten dan kota. Setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintahan daerahnya sendiri, yang diatur dengan undang-undang. Pemerintah Daerah berwenang membuat kebijakan daerah dengan syarat harus filosofis, yuridis, dan sosiologis.

Pemerintah daerah berwenang membuat kebijakan daerah dengan syarat harus filosofis, dalam arti adalah adanya hubungan nilai-nilai moral suatu bangsa sebagai pandangan hidup. Di Indonesia, pandangan ini terakumulasi dalam Pancasila. Pemerintah daerah berwenang membuat kebijakan daerah dengan syarat harus yuridis, dalam arti adalah adanya landasan hukum yang menjadi dasar dikeluarkannya suatu peraturan.

Selain itu, yuridis juga merupakan landasan bagi lembaga/badan yang mengeluarkan peraturan yang dibentuk. Sedangkan, arti dari sosiologis adalah keputusan pembentukan peraturan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Syarat yuridis terbagi atas dua, yaitu formal dan materiil. Pemerintah daerah berwenang membuat kebijakan daerah dengan syarat harus menurut ketiga syarat atau landasan ini.

Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat adalah penyelenggara pemerintahan bangsa Indonesia, yang terdiri dari presiden dan wakil presiden yang dibantu oleh para menteri.

Hubungan pemerintah pusat dan daerah dapat dilihat dari dua aspek yaitu

Sedangkan, pemerintah daerah adalah penguasa yang memrintah di daerah melalui otonomi daerah. Hubungan pemerintah pusat dan daerah dapat dilihat dari dua aspek yaitu hubungan struktural dan hubungan fungsional.

Hubungan struktural merupakan hubungan yang berdasarkan pada tingkat dan jenjang di pemerintahan. Pemerintah daerah bertugas dalam menyelenggarakan urusan daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang berdasarkan asas otonom dan tugas pembantuan.

Sedangkan, presiden bertugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di tingkat pusat. Para menteri membantu presiden untuk menjalankan pemerintah. Kepala daerah merupakan penyelenggara urusan daerah masing masing.

Hubungan fungsional merupakan hubungan yang berdasarkan fungsi dari masing-masing pemerintah. Hubungan tersebut saling memengaruhi dan bergantung antara satu sama lain. Hubungan tersebut juga terletak pada visi, misi, tujuan, hingga fungsi yang masing-masing pemerintah miliki.

Pemerintah daerah hanya bagian dari sistem pemerintah nasional. Oleh karena itu, maka antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terdapat hubungan antar pemerintah yang saling terjalin sehingga membentuk satu kesatuan pemerintahan nasional.

Maka dari itu, dapat diketahui bahwa hubungan pemerintah pusat dan daerah dapat dilihat dari dua aspek yaitu hubungan struktural dan hubungan fungsional.

Daerah Istimewa di Indonesia

Daerah Istimewa di Indonesia

Ada beberapa wilayah yang memiliki administrasi khusus di Indonesia. Meskipun khusus, satuan-satuan pemerintahan daerah ini tetap diatur dengan undang-undang. Ada dua istilah untuk hal ini, yaitu daerah khusus dan daerah istimewa. Kali ini, kita akan membahas tentang daerah istimewa.

Pengertian dari daerah istimewa itu sendiri adalah daerah dengan penyelenggaraan tata kelola daerah yang bersifat istimewa bila dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Keistimewaan daerah tersebut terkait dengan hak asal usul dan sejarah daerah tersebut sejak sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Daerah Istimewa di Indonesia ada 7. Akan tetapi, yang masih memiliki status daerah istimewa hanyalah tinggal 2 , yaitu Aceh dan Yogyakarta. 7 kota tersebut adalah Berau (1953-1959),  Kutai (1953-1959), Bulungan (1953-1959), Surakarta (1945-1946), Kalimantan Barat (1946-1950), Yogyakarta (1945-sekarang), dan Aceh (1959-sekarang).

Naturalisasi Kewarganegaraan

Naturalisasi Kewarganegaraan

Naturalisasi kewarganegaraan, atau belih dikenal dengan proses pewarganegaraan, adalah proses di mana warga negara asing memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Naturalisasi terbagi atas dua kategori, yaitu naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa. Naturalisasi biasa adalah naturalisasi yang dilaksanakan berdasarkan permohonan seseorang untuk memperoleh kewarganegaraan RI.

Sedangkan, naturalisasi istimewa adalah proses pewarganegaraan yang diberikan negara kepada seseorang karena diberi nilai telah berjasa kepada negara. Contoh dari naturalisasi istimewa adalah pemberian kewarganegaraan kepada atlet karena telah meraih prestasi yang mengharumkan negara Indonesia.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.